Komisi IX Terima Bupati Natuna Bahas Lokasi Observasi Virus Corona
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh Saat menerima Bupati Natuna Abdulan Hamid Rizal, Ketua DPRD Natuna Andes Putra dari Natuna di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020), Foto : Umar/Man
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh merasa prihatin sekaligus berterimakasih kepada Bupati dan masyarakat Natuna yang telah berbesar hati berbagi tempat untuk observasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China. Ia mengatakan pihaknya akan membantu meneruskan aspirasi masyarakat Natuna guna mengurangi keresahan yang timbul di kalangan masyarakat.
Saat menerima kunjungan Bupati Natuna Abdulan Hamid Rizal, Ketua DPRD Natuna Andes Putra dan beberapa perwakilan masyarakat dari Natuna di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020), Ninik, sapaan akrabnya, mengatakan warga Natuna minta dibangunkan posko pelayanan kesehatan.
Untuk itu, pihaknya akan segera menghubungi Menteri Kesehatan untuk segera membangun posko. "Kami akan segera mengontak dan mengirim surat ke Menkes untuk segera membangun posko pelayanan bukan hanya di tempat observasi tetapi juga di tengah masyarakat. Bupati Natuna juga menyampaikan ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, kami akan meminta Ketua DPR RI untuk bersurat ke Presiden." jelas politisi Fraksi PKB itu
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR Saleh P Daulay. Ia memahami kedatangan Bupati ke DPR RI bukan merupakan penolakan, tapi ada keresahan di masyarakat karena keterlambatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat. Terlebih, sarana prasana kesehatan di Natuna yang tidak memadai yang membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa observasi dilakukan di Natuna.
"Kenapa ditaruh di Natuna yang tipe RSUD nya masih C, ini jadi persolanan. Mestinya kalau di C dianggap bukan tempat yang baik. Kalau begitu, kita desak pemerintah pusat untuk menaikan RS tipe C itu, kita dorong anggarannya. Keikhlasan mereka harus disambut dengan program konkrit dari komisi IX," katanya.
Ia menekankan agar Kementerian Kesehatan segera membangun posko cepat tanggap dan terpadu. "Tidak hanya pada kasus ini, kita berharap ini berlanjut di masa-masa mendatang. Ini penting didengarkan dan jadi komitmen bersama. Sosialisasi dulu baru eksekusi. Mudah-mudahan tidak tejadi lagi," tutupnya.
Dalam pertemuan ini, Bupati Natuna, Abdulah Hamid Rizal mengatakan tujuannya datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Natuna terkait kehadiran 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China.
Hamid menyampaikan, keresahan hingga terjadinya unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di Natuna beberapa hari waktu lalu karena ketidaktahuan masyarakat terkait virus corona (2019-nCoV). Kehadiran WNI dari Wuhan China itu dikhawatirkan bisa menularkan virus corona kepada masyarakat lokal.
"Masyarakat dengan ketidakpahamnya mengenai corona merasa waswas adanya karantina di Natuna. Kecemasan ini juga dipengaruhi oleh terlambatnya sosialisasi dari pemeritah pusat terkait karantina tersebut," katanya, sembari meminta perhatian DPR RI agar pemerintah mensosialisasikan jika ada kegiatan-kegiatan penting seperti observasi 238 WNI dari Wuhan.
Selain itu, yang juga menjadi pertanyaan terkait observasi virus corona di Natuna ialah tidak memadainya alat kesehatan, sarana prasarana hingga tenaga kesehatan di Natuna. "Rumah sakit ditempat kami itu tipe C, jika ada yang terjangkit sarana prasara tidak memadai mulai dari alkes, sarpras hingga SDM," ujarnya. (rnm/es)